ANALISIS KEBIJAKAN UNTUK DEMOKRASI

ANALISIS KEBIJAKAN UNTUK DEMOKRASI

Oleh : Feri Ika Sudarsono, S.Pd. (Mahasiswa S-2 MIP UWKS)

Perubahan paradigma masyarakat luas tentang kebijakan umum telah berubah. Dunia, dan termasuk Amerika yang pernah melakukan kebijakan kontemporer dengan konsep feodalisme,  sentralisasi kebijakan. Saat ini seluruh dunia, dengan perkembangan poltik dunia yang berasaskan demokrasi menggunakan kebijakan  modern yang lebih demokratis, akuntable, dan transparan. 

Kebijakan demokrasi yang digunakan adalah kebijakan yang lebih mementingkan pada hasil penilaian umum masyarakat (uji public) sebelum kebijakan itu menjadi kebijakan umum. Hal ini yang menjadi sangat penting dimana masyarakat, atau warga sebagai subyek memiliki peran yang sama sebagai warga Negara untuk menyesaikan suatu masalah dalam hak dan kewajibannya. Warga atau masyarakat terlibat langsung dalam dukungan dan keterlibatanya secara positif dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Konsep kebijakan ini tentu akan berimbas pada hilangnya rasa kepercayaan warga atas pemerintah yang telah ditunjuk, namun itulah demokrasi bahwa masyarakat adalah subyek sesungguhnya untuk menentukan kebijakan itu. Dengan konsep keterbukaan ini, tentunya pemerintah membutuhkan ruang public yang cukup untuk bisa memberikan control dan koreksi dari masyarakat agar kebijakan ini mampu diterjemahkan secara utuh oleh masyarakat. Peran media, forum terbuka, dan sosialisasi menjadi sangat berperan.

            Kebijakan public di Amerika bukan sekedar hanya untuk kebijakan pelayanan dan tujuan kebijakan. Masyarakat juga menuntut bagaimana tata laksana kebijakan itu, masyarakat diuntungkan atau dirugikankah, ada beban tidak, bagaimana sifat kebijakan itu dan bagaiman pelaksana kebijakan itu, itulah pertanyaan ketika kebijakan itu hendak dilaksanakan, dan itulah demokrasi.

Kebijakan dalam demokrasi perlu dukungan, partisipasi aktif masyarakat, dan mendorong kerjasama  masyarakat menyelesaikan masalah. Ini adalah pola kebijakan demokrasi, namun apakah apakah masih efektif dan efisienkah kebijakan public dengan demokrasi. Dalam kebijakan demokratis akuntabilitas sangat menjadi sangat penting, karena masyarakat menjadi sangat penting untuk terlibat langsung dalam memegang akuntabel struktur pemerintahan. Kebijakan demokrasi seperti gambaran diatas memerlukan akuntable kebijakan dengan transparansi dan profesionalisme

Namun sungguh berlaku bagi suatu Negara yang sudah secara mapan dan dewasa dalam berpolitik dan bernegara. Di Amerika sendiri ketika kebijakan itu berada di ruang lingkup yang negative maka kebijakan itu menjadi negative. Hal ini yang ditakutkan ketika kebijakan itu berdasar pada suara mayoritas dan  pertimbangan ke-umum-an. Artinya peran kekutan kelompok social masyarakat menjadi sangat dominan dalam penentuan kebijakan. Hal inilah kadang yang menjadi kekhawatiran masyarakat ketika kebijakan itu dilahirkan.

Secara konsep demokrasi bahwa kebijakan public haruslah kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Namun jika masyarakat melalui kelompok memaksakan kepentingan akan terjadi arogansi kepentingan dalam penentuan kebijakan. Karena demokrasi memberikan ruang yang luas untuk berperan aktif. Sehingga konflik kepentingan akan semakin terbuka. Disinilah nilai musyawarah untuk mufakat sesuai dengan pancasila menjadi tidak diperlukan.

Perlu digaris bawahi konsep kebijakan demokrasi yang berakar dari masyarakat sangat memungkinkan jika semua alat penunjang itu ada. Akses informasi masyarakat terbuka luas, kritik konstruktif menjadi kaidah peran aktifnya. Yang jelas pemahaman akuntabilitas, transparansi dan profesianalisme menjadi semangat bersama untuk membangun pijakan awal nilai kebijakan demokrasi.

Kebijakan demokrasi amerika masih rancu, antara rakyat sebagai subyek dengan kebijakan parlemen. Jika dianalisa dalam buku ini maka kebijakan demokrasi yang dilakukan adalah  kebijakan kebebasan, dimana siapapun selama mereka masih masyarakat berhak dan wajib menetukan kebijakan itu. Sehingga jika dipikir ini kebijakan liberal atau aplikasi kebijakan demokrasi. Ketika suatu kebijakan tidak menguntungkan suatu kelompok dan kelompok itu terbesar. Kebebasan inilah yang semakin membuka ruang public menjadi sangat tidak demokratis. Bagiamana tidak, artinya masyarakat penguasa itulah yang bisa menentukan kebijakan public apapun. Hal ini menjadi sangat tidak etis dan riskan dalam bernegara, karena peran pemerintah menjadi tidak bermakna. Artinya pemerintah hanya sebagai peng-ide, penerjemah kejadian, namun penentuan terahir kebijakan ada ditangan masyarakat terbesar. Karena masyarakat juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk menyelesaikam masalah kebijakan public di sekitarnya.

Analisa Kebijakan umum menurut demokrasi baik jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekitar kebijakan itu. Jika dalam uji kebijakan public dilakukan kepada masyarakat umum sebagai subyek penentu, sangat baik selama pada koridor aturan dan proporsinya. Dalam Negara yang sudah lama melaksanakan demokrasi saja  uji kebijakan public masih perlu  kajian. Dilihat dari efektifitas dan efisiensi, dengan system ruang public yang terbuka luas masih mengalami eror kebijakan.  Factor kepentingan, kelompok dan kekuatan menjadi penentu kebijakan itu. Kaum bisnis, sindikat , gangster, dan mayoritas menjadi penentu kebijakan itu ditetapkan.  Apaka itu demokrasi sesungguhnya.

Penerapan analisis kebijakan yang demokratis, akutabilitas, transparansi, dan profesionalisme, harus disesuaikan dengan kultur masyarakat dan ideology masyarakat tersebut. Secara teori dan pengetahuan untuk uji kebijakan denga demokrasi secara umum perlu kajian komperhensif dan mengakar yang disuaikan dengan karakteristik perwilayah  dan ranah kebijakan.  Tingkat efesiensi, efektifitas dan alat pendukung menjadi tolak ukur bisakah itu dilakukan. Analisa kebijakan dengan demokrasi tidak dapat dilakukan secara mutlak. Pemerintah selaku pelaksana, pendorong dan penyeimbang  kebijakan menjadi sangat komplek peranya. Tentunya harapan setiap kebijakan akan memberikan dampak positif pada keadaan yang lebih baik. Namun apakah keseimbangan informasi, agar analisa kebijakan benar benar seimbang.

Disinilah letak kepentingan berbicara. Analisa kebijakan dengan demokrasi perlu dipertajam dengan nilai dan norma yang ada. Jika hal ini di kembangkan di Indonesia maka pancasila dengan azas musyawarah mufakat tetap menjadi landasan utama setiap kebijakan. Ada beberapa kebijakan yang memang perlu di lakukan dengan demokratis tapi wibawa pemerintah tetap terjaga. Masyarakat harus bermusyawarah untuk mufakat, bukan sesuai dengan jumlah suara masyarakat. Uji public kebijakan demokrasi menjadi sangat tidak efiktif dan efisien jika partisipasi masyarakat sedikit. Dan kebijakan itu akan menjadi awal untuk terjadinya konflik masyarakat.  uji kebijakan public dengan demokrasi menjadi penguasa  kebijakan baru bagi mayoritas.

Analisa kebijakan melalui demokrasi memerlukan sosialisasi yang maksimal dan menyeluruh dikarenakan jika analisa kebijakan tidak bisa adil maka akan berimbas pada output kebijakan tersebut. Analisa kebijakan melalui demokrasi akan mencerminkan karakteristik dan strata social yang ada di dalam masyarakat tersebut.